Ketua DPRD DKI Khoirudin bersama ketum DPW BKPRMI Jakarta. (Dok. BKPRMI Jakarta)
BKPRMI JAKARTA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, atas komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru agama dan guru madrasah (guru ngaji).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Jakarta, Nanang Jahidin, dalam rilis resminya, Jumat (27/3/2026).
Berita terkait: BKPRMI Jakarta Usulkan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji kepada Ketua DPRD Pemprov DKI Jakarta
Nanang menilai langkah Ketua DPRD DKI Jakarta yang mendorong tambahan anggaran pendidikan, termasuk usulan peningkatan gaji guru swasta agar setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap dunia pendidikan.
“Kami dari DPW BKPRMI DKI Jakarta mengapresiasi perjuangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Khoirudin, yang secara konsisten menyuarakan peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru agama dan madrasah yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan,” ujar Nanang.
Menurutnya, kondisi guru madrasah dan pendidikan keagamaan saat ini memang masih jauh dari kata sejahtera, sehingga perhatian serius dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
Ia juga menilai, dorongan untuk menambah anggaran pendidikan hingga Rp10 triliun, sebagaimana disampaikan Khoirudin, merupakan langkah strategis yang patut didukung semua pihak.
“Usulan tambahan anggaran pendidikan tersebut menjadi harapan baru bagi para guru, terutama di sektor swasta dan madrasah, agar mendapatkan hak yang lebih layak dan berkeadilan,” katanya.
Nanang menegaskan, BKPRMI sebagai organisasi kepemudaan berbasis masjid yang juga memberikan pendidikan berbasis Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) sangat peduli terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan, yang selama ini berperan besar dalam membangun karakter generasi muda.
Lebih lanjut, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merespons aspirasi tersebut secara konkret demi terciptanya keadilan dalam sektor pendidikan.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi ini, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara guru negeri dan swasta, termasuk guru madrasah,” imbuhnya.
Nanang juga menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru.
“Ini adalah momentum penting untuk menghadirkan keadilan pendidikan di Jakarta. Kami siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada guru dan pendidikan keagamaan,” tutupnya.
Tim Media BKPRMI Jakarta/ Shendy Marwan
